Mediasi Hukumnya Wajib

( Analisa Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008 )

Pengertian Mediasi menurut bahasa adalah “pengikutsertaan pihak

ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”, sedangkan

Mediator berarti “Penengah” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke III,

hal. 726), sedangkan menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 01 tahun 2008 (Untuk selanjutnya disebut Perma No. 01/2008) “Mediasi

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator” (Pasal 1

Ayat (7)), sedangkan yang dimaksudkan dengan Mediator adalah pihak netral

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian“ (Pasal 1 Ayat (6))..

Dengan demikian dalam Mediasi baik menurut bahasa / kamus

maupun menurut Perma No. 01/2008 setidak-tidaknya terdapat unsur-unsur para

pihak yang bersengketa, permasalahan yang disengketakan, pihak netral yang

menjadi penengah’ teknik penyelesaian dan tujuan penyelesaian. Penyelesaian

melalui proses Mediasi sebagaimana yang tercantum dalam konsideran huruf (a)

Perma ini diharapkan lebih cepat dan murah sehingga memungkinkan para pihak

untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan..

Bagi para hakim tingkat pertama khususnya Penulis kehadiran Perma

tersebut sangatlah menggembirakan karena perangkat yang dijadikan pegangan

untuk pelaksanaan mediasi semakin jelas dan pasti. Namun karena Perma ini baru

dikeluarkan serta belum ada penjelasan pasal demi pasal maka ada beberapa

masalah yang pengertiannya perlu diperjelas dan dipertegas lagi oleh pihak yang

berkompeten.

Sebagaimana yang telah Penulis kemukakan di atas, karena belum ada

penjelasan mengenai pasal-pasal dari Perma No. 01/2008 ini timbul paling tidak

dua persepsi / pendapat tentang kewajiban untuk melaksanakan mediasi ini yaitu :

1. Mediasi adalah wajib ditempuh baik semua pihak hadir maupun yang hanya

dihadiri satu pihak saja (tanpa dihadiri pihak lawan) ;

2. Mediasi hanya wajib ditempuh apabila kedua belah pihak hadir, sedangkan

apabila salah satu pihak tidak hadir, maka kewajiban untuk menempuh proses

mediasi menjadi gugur ;

1. Dasar Yuridis Pendapat Pertama.

Pendapat pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa

prosedur mediasi wajib ditempuh baik para pihak hadir maupun yang hadir

hanya satu pihak saja atau bahkan tidak ada yang hadir adalah dengan

berpedoman kepada Pasal 4 Perma No. 01/2008 dimana pasal tersebut

berbunyi :

“…………. semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat

pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian

dengan dibantu mediator”

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan hadir atau tidak para pihak,

yang penting asal perkara tersebut perkara perdata yang diajukan ke

Pengadilan tingkat pertama kecuali Pengadilan Niaga, hubungan Industrial

dan Badan Penyelesaian Konsumen, WAJIB MEDIASI..

Lebih jauh pendapat ini juga sangat mengkhawatirkan ancaman

Pasal 2 Ayat (3) Perma tersebut yang berbunyi “Tidak menempuh prosedur

mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan

Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi

hukum”.

Dengan demikian tidak mengherankan bila dalam suatu perkara

meskipun yang hadir hanya satu pihak bahkan para pihak tidak hadir sama

sekali, karena khawatir putusan akan batal, majelis tetap menunjuk mediator


Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata
Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia
Kaukus dalam Mediasi
Penangkapan dan Penahanan
Penyelidikan
Penyidikan
Penggeledahan dan Penyitaan
Penuntutan dan Surat Dakwaan