Penuntutan dan Surat Dakwaan

PENUNTUTAN

1. PENUNTUTAN UMUM

Dalam pasal 13 KUHAP dikatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

KUHAP  mengatur tentang wewenang penuntut umum yaitu dalam hal :

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa pidana, begitu pula kalau perkara itu diberhentikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana penyidikan di berhentikan demi hukum ( pasal 109  KUHAP ).
2. Menerima berkas perkara dari penyidik atau tahanan pertama dan kedua , sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat ( 3 ) KUHAP.
3. Memberikan perpanjangan penahanan ( pasal 24 ayat ( 2) KUHAP.
4. membuat surat dakwaan ( pasal 140 ayat (!) KUHAP.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan Negri disertai surat dakwaan dan berkas perkara ( pasal 143 ayat  (1)KUHAP.

2. PRAPENUNTUTAN

Istilah praperadilan menurut pasal 14 huruf b, pasal 110 ayat (2) dan (3) dan pasal 138 ayat ( @) KUHAP, bahwa dijelasakan penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan praperadilan apabila kekuarangan penyidikan, ini artinya setelah penuntutan umum menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk dalam rangka menyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

3. PENUNTUTAN

Menurut pasal 1 butir 7 KUHAP, menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntutan umum, untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadialan.

Azas- azas yang berlaku dalam penuntutan adalah:

1. Azas legalitas ( legaliteit beginse )

Yaitu suatu azas yang menghendaki agar semua pelaku tindak pidana tanpa kecuali harus di tuntut menurut undang- undang yang berlaku serta diajukan ke pengadilan.

1. azas oportunitas ( oportuniteit beginsel )

Yaitu suatu azas yang memberikan kewenangan kepada jaksa menyampingkan perkara, artinya perkara tersebut tidak diajukan untuk diperiksa dan di ajukan ke pengadilan, apabila kepentingan umum menghendaki.

SURAT DAKWAAN

1. KEDUDUKAN DAN PENGERTIAN SURAT DAKWAAN

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan di sertai surat dakwaan ( pasal 143 ayat (!) KUHAP.

Karena surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaaan di muka sidang bagi siapa saja yang terlibat, maka Prof Trappman memberikan pandangan kepada surat dakwaan itu dan sudut pandang sebagai hakim, jaksa,terdakwa, pembela, sebagai berikut:

1.      Hakim harus memandang surat dakwaan itu secara objektif, dari posisi hakim yang objektif.

2.      Jaksa harus memandang surat dakwaan itu secara subjektip, dari posisi jaksa yang objektif ( disini mewakili pemerintah )

3.      Terdakwa memandang surat dakwaan itu dari sudut subjektif ( kepentingannya ) dari posisinya yang subjektif.

4.      POembela memandang surat dakwaan itu secara objektif, dan posisi pembela yang subjektif ( memihak terhadap clin ).

2. SYARAT- SYARAT SURAT DAKWAAN

Menurut pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal serta ditandatangani juga harus memenuhi syarat- syarat: 

1.      Syarat Formil, adalah syarat yang harus mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap yaitu meliputi :

a.       Nama lengkap

b.      Tempat lahir

c.       Umur atau tanggal lahir

d.      Jenis kelamin

e.       Kebangsaan

f.       Tempat tinggal

g.      Agama

h.      Pekerjaan

2.      Syarat materil, adalah suatu syarat surat dakwaa itu harus memuat materi perkara  yang di dakwaan kepada terdakwa, yang mencakup uraian secara, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

3. BENTUK- BENTUK SURAT DAKWAAN

Ada penyusunan surat dakwaan yaitu :

1. Dakwaaan Tunggal

Dalam penyusuan dakwaan secara ini, hanya di dakwakan satu perbuatan pidana, karena itulah terdakwa melanggar dan diancam hanya satu pasal saja.Misalnya A melakukan pencurian biasa, melanggar pasal 362 KUHP maka dakwaan disusun secara tunggal yaitu pencurian biasa itu. 

1. Dakwaaan Kumulatif.

Yaitu suatu dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa,dimana terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana, dan masing- masing perbuatan tersebut dapat di buktikan sendiri- sendiri.

3.Dakwaan subsidair

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidair didalamnya dirumuskan atau disusun beberapa tindak pidana secara berlapis atau bertingkat dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan.

Pertama yang harus dibuktikan adalah yang paling berat dulu atau primair, hakim yang paling berat atau ringan atau subsidair, kalau terbukti oleh haki m yang paling berat atau primair, maka delik yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Oleh Karena itu dakwaan yang harus di buktikan di depan sidang hanya satu, dalam prakteknya dawaan tersebut sebagai berikut:

-          Primair : Dakwaan telah melakukan pembunuhan sidang direncanakan,karena itu melanggar pasal 340 KUHP

-          Subsidair : bahwa terdakwa telah melakukan penganiyayaan dengan seketika, karena itu melanggar pasal 338 KUHAP.

-          Lebih subsidair : bahwa terdakwa telah melakukan penganiyaan yang menimbulkan orang lain luka berat,atau mati karena itu melanggar pasal 351 KUHP.

4..Dakwaan Alternatif.

Dalam dakwaan yang berbentuk alternatip, penyusunan mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik atau tindak pidana , tetapi yang sesungguhnya dakwaan yang di tuju dan harus dibuktikan hanya satu tindakan pidana, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana, biasanya jaksa penuntut umum merasa ragu- ragu dalam melaksanakan pasal yang pating

5.      Dakwaan Kombinasi

Dalam dakwaan kombinasi dimana terdakwa  terdakwa dengan beberapa delik secara kumulatip, yang terdiri dari dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan alternative secara serempak.


Penangkapan dan Penahanan
Penyelidikan
Penyidikan
Penggeledahan dan Penyitaan
Penuntutan dan Surat Dakwaan
Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata
Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia
Kaukus dalam Mediasi